Sebagian Ruang Udara Indonesia Masih Dikuasai Singapura

Peta Kedaulatan Dirgantara Republik Indonesia
Peta Kedaulatan Dirgantara Republik Indonesia
Terbang di Ruang Udara Sendiri harus Izin ke Singapura ?

Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, membeberkan keprihatinannya. Pasalnya, saat menjabat Letnan Dua (Letda) pada 1974 silam, ia harus izin ke Singapura, hanya untuk menuju Tanjung Pinang, meski menerbangkan pesawat latih tempur TNI AU.

"Saya pernah terbang ke Tanjung Pinang (pada) 1974. Tapi harus lapor ke Singapura. Itu dianggap biasa. Saya di rumah sendiri, kenapa harus izin ke tetangga?," ketus Chappy dalam peluncuran buku 'Tanah Air dan Udaraku Indonesia' di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Rabu (29/7/2015).

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu menambahkan, saat itu bahkan Menteri Perhubungan beralasan, perizinan udara Indonesia ke Singapura untuk menjamin keselamatan.

Namun, ia justru merasa gerah lantaran terkait dengan persoalan kedaulatan. "Saya sedih, itu terkait kedaulatan," imbuhnya.

Prinsip menjaga perbatasan, lanjut Chappy, bukan menindak maling, melainkan mencegah agar maling tidak masuk. Oleh karena itu, sebagai wilayah yang menjadi penyebab perang, para prajurit militer harus memahami dan selalu menggelar latihan di kawasan perbatasan.

"Selat Malaka perbatasan. Tapi pengelolaan (udara) bukan di kita. Tentara itu perang. Kalau tidak, latihan perang di wilayah yang rawan perang. Di mana (wilayah rawan perang)? Ya perbatasan! Tentara Korsel (Korea Selatan) latihannya di perbatasan Korut (Korea Utara)," pungkas Chappy.

Cara Agar Bisa Rebut Pengelolaan Wilayah dari Singapura

Pengelolaan dan pengawasan kedaulatan udara Indonesia belum dikuasai penuh oleh pemerintah Indonesia meskipun Indonesia telah merdeka sejak 1945. Sejak 1946, wilayah udara sektor ABC atau di area Kepulauan Riau, yakni Kepulauan Natuna, masih dikendalikan oleh otoritas Singapura.

Hal ini karena sistem Flight Information Region (FIR) masih dipegang oleh menara kontrol udara atau Air Traffic Control (ATC) Singapura. Konsekuensinya pesawat sipil hingga tempur TNI harus izin kepada otoritas penerbangan sipil Singapura untuk tujuan koordinasi bila melewati wilayah sekitar Natuna. Hal ini karena diatur oleh regulasi internasional.

"Akibatnya pesawat militer latihan harus izin Singapura," kata Praktisi Penerbangan Indonesia Sudharmono pada acara diskusi navigasi dan penerbangan di Kantor LAPAN, Bogor, Kamis (19/3/2015).

Izin tersebut harus dilakukan karena menyangkut lalu lintas pergerakan penerbangan sipil di atas Natuna.
"Itu harus memberitahukan terkait keselamatan penerbangan sipil supaya nggak terjadi konflik dalam arti penerbangan bisa tabrakan," ujarnya.

Pengelolaan ruang udara oleh Singapura di atas sektor ABC sudah berlangsung sejak lama. Pemerintah Indonesia secara regulasi memang harus mengambil alih pengaturan dan pengelolaan 100% terhadap wilayah udara Indonesia.

Tantangannya adalah Singapura telah memiliki sumberdaya manusia terkait navigasi, peralatan, regulasi, hingga regulator yang sangat mumpuni dan mendukung.

"Rebut itu semua, kita harus bangun infrastruktur regulasi, SDM dan lobi. Itu lobi ICAO, IATA dengan negara lain seperti Singapura. Kita siapkan SDM dan peralatan butuh waktu 10 tahun," jelasnya.

Selain masalah kedaulatan, banyak manfaat yang diperoleh Indonesia bila ruang udara wilayah Natuna sektor ABC dipegang oleh ATC Indonesia.

"Secara ekonomi air space memang lewati laut. Di sana ada ongkos. Biaya komunikasi, biaya navigasi, biaya surveillance, biaya pengaturan lalu lintas," sebutnya. (okezone.com, detik.com)

1 Response to "Sebagian Ruang Udara Indonesia Masih Dikuasai Singapura"